Tulisan ini berusaha bergerak lebih jauh dari sekedar mendiskusikan apakah negara dapat mengatur layanan keagamaan bagi umat tertentu dalam undang-undang. Secara lebih spesifik, tulisan ini hendak melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan mewajibkan (obligatory) sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) terhadap hak beragama/berkeyakinan dan hak-hak dasar lain seperti hak atas ekonomi dan kebebasan berekspresi.

Dengan melihat dampak-dampak pengaturan dan penerapan dapat mengarahkan diskusi yang lebih mendasar tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam membangun paradigma dan mengembangkan aturan yang sejalan dengan hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk memahami dinamika dan kompleksitas isu ini, penulis akan menjelaskan sejarah, konteks, dan dinamika sosial-politik di Indonesia terkait pengelolaan produk halal.