Pada 24 April 2024, KPU DIY diserbu oleh gelombang protes dari masyarakat yang semakin khawatir akan kesehatan demokrasi. Acara yang dihadiri oleh sejumlah aktivis ternama, termasuk Usman Hamid dari Amnesty Indonesia dan Danang Widoyoko dari TII, demenjadi panggung untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas kondisi politik saat ini.

Protes ini tidak hanya sekadar aksi demonstrasi, tetapi juga menjadi forum untuk mengungkapkan beberapa poin kritis yang disampaikan dengan penuh keberanian oleh para aktivis tersebut. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah kekurangan oposisi yang menghambat proses pembangunan oposisi yang kuat. Demokrasi dipandang semakin lemah dan ruang untuk kritik semakin menyusut. Usman Hamid, dalam pidatonya, menyoroti kriminalisasi yang dilakukan melalui penyalahgunaan UU ITE, dilemahkannya Mahkamah Konstitusi, dan kekhawatiran atas penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kejaksaan.

Danang Widoyoko, dengan penuh semangat, menegaskan bahwa masyarakat Jogja menolak menerima keputusan konstitusi terkini. Mereka menolak menerima keputusan tersebut karena dianggap tidak menyelesaikan masalah yang mendasar, yakni pelanggaran terhadap nilai-nilai pemilu dan demokrasi. Danang bahkan menyarankan agar bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Keluarga, yang menangani perselisihan semacam ini.

Pada intinya, demonstrasi ini adalah sebuah seruan agar masyarakat tidak hanya diam dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin menurun. Mereka menuntut agar proses demokrasi dijalankan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Aktivis juga menyuarakan keinginan untuk membangun oposisi yang kuat dan bekerjasama demi mewujudkan demokrasi substansial yang sesungguhnya.

Sementara itu, kritik juga dilontarkan terhadap rezim yang berkuasa saat ini. Rezim dipandang telah menghancurkan peta jalan demokrasi yang telah dibangun sejak tahun 1998, dengan langkah-langkah yang justru mempersempit ruang demokrasi.

Dalam pesannya, para aktivis tidak hanya menyoroti kondisi politik saat ini, tetapi juga menegaskan harapan untuk masa depan. Mereka menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi oposisi permanen yang bersatu, tidak peduli apa pun yang terjadi dalam lima tahun ke depan. Dan pada akhirnya, mereka mengecam praktik politik dinasti yang dinilai sebagai langkah mundur ke masa lalu, terutama dalam konteks pemerintahan saat ini.

Demonstrasi ini bukan hanya sekadar aksi protes, tetapi juga merupakan panggilan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki fondasi demokrasi yang semakin goyah.