
KLATEN – Menjelang perhelatan akbar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Tambakberas, gelombang diskusi kritis mulai bertiup akar rumput Jam’iyah. Salah satunya datang dari Majlis Musyawarah Taswirul Afkar yang menggelar diskusi bertajuk “Menatap NU 100 Tahun ke Depan” di Pondok Pesantren Taswirul Afkar, Bulan, Tlangu Wonosari, Klaten, pada Ahad, 12 Juli 2026.
Acara yang dihadiri sekitar 30 peserta lintas wilayah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta-Soloraya ini sengaja digelar untuk membedah isu-isu publik sekaligus mengimajinasikan arah NU seabad ke depan. Menariknya, forum ini menempatkan seluruh peserta dari berbagai latar belakang sebagai narasumber utama, melahirkan otokritik yang tajam namun konstruktif terhadap tubuh NU saat ini.
Otokritik Tajam: NU yang Mulai “Absen” di Tingkat Basis?
Di tengah perubahan zaman, forum menyoroti tantangan besar warga Nahdliyin yang kini cenderung terseret arus “masyarakat terbuka” dalam sistem pasar bebas. Ironisnya, di saat masyarakat basis membutuhkan jangkar, institusi NU dinilai sering kali “absen” dalam merespons dampak kebijakan politik dan ekonomi yang menjepit basis warganya di akar rumput.
Otokritik internal pun mengemuka dengan sengit. Sejumlah peserta musyawarah secara blak-blakan menyoroti tata kelola kelembagaan NU saat ini. NU dinilai terlalu menjadi subordinat (bawahan) terhadap negara. Hubungan ini dinilai perlu direkonstruksi menjadi hubungan yang koheren, bukan subordinatif, demi menumbuhkan kembali kepercayaan (trust) masyarkat secara umum dan khususnya jamaah.
Selain itu, forum juga menyoroti masalah pelik lainnya, mulai dari tumpang tindih program kerja, ketidakjelasan status aset (apakah milik organisasi atau perorangan), minimnya transparansi keuangan, rekrutmen pengurus yang kerap mengabaikan rekam jejak, menurunnya atensi terhadap otoritas kiai dan elite, hingga minimnya data valid mengenai masyarakat basis NU sendiri.
Visi Seabad ke Depan: Menuju “Masyarakat Sehat” dan Mandiri
Untuk membenahi kemerosotan tersebut, Budi Santoso, peserta dari Jawa Timur, mengibaratkan NU seperti sebuah pohon. Menurutnya, pembenahan 100 tahun ke depan harus menyentuh level akar, batang, ranting, hingga daun. “Akarnya adalah nilai-nilai tasawuf-tarekat dan kemandirian yang perlu diperkuat kembali karena saat ini mengalami kemerosotan,” tegasnya.
Menatap visi masa depan, forum sepakat meletakkan cita-cita baldah thayyibah wa rabbun ghafur dan khaira ummah melalui perwujudan “masyarakat sehat” —baik sehat secara ekonomi, jasmani, ruhani, maupun bidang lainnya. K. Sulhani Hermawan dari Sukoharjo mengingatkan bahwa kreativitas untuk membangun masyarakat sehat ini harus berbasis pada kebutuhan lokal di masing-masing daerah.
Namun, sehat saja tidak cukup. Saiful Huda Shadiq menambahkan bahwa visi tersebut hanya akan terwujud jika NU memiliki kemandirian yang seutuhnya. “Kemandirian itu tidak hanya bermakna ekonomi an sich, tetapi juga kemandirian dalam kebudayaan dan aspek lainnya,” terangnya.
Rekomendasi Tim Perumus: Reaktualisasi Nilai Pesantren
Guna merangkum gagasan-gagasan kritis tersebut, Tim Perumus yang digawangi oleh Mariam Vitriati, Saiful Huda Shofiq, Machmud Arsyad, Luthfi Aziz, dan Ghozi Nurul Islam menarasikan tiga poin penting yang mendesak untuk 100 tahun NU ke depan. Dimulai dengan reaktualisasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern, menggerakkan kemandirian secara holistik (bukan hanya ekonomi semata), serta menghidupkan khazanah pemikiran Islam pesantren sebagai pilar civil society (masyarakat sipil). Secara praktis, strategi ini harus diturunkan ke dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang berfokus pada penguatan organisasi dan kualitas SDM.
Peringatan Keras bagi Masa Depan NU
Di akhir sesi, Nur Khalik Ridwan, yang memandu komisi menatap seratus tahun NU ke depan, memberikan alarm keras kepada seluruh warga dan elite NU. Ia menegaskan bahwa menjadikan cita-cita “masyarakat sehat” sebagai fokus utama adalah harga mati agar Jam’iyah tetap relevan bagi bangsa Indonesia dan masyarakat basisnya. “Bila cita-cita masyarakat yang sehat dan diridhai Allah ini tidak lagi menjadi konsen, NU akan semakin menjauh dari khittah pendiriannya,” cetus Nur Khalik.
Lebih jauh dan kritis, ia memperingatkan bahwa tanpa visi kemaslahatan basis ini, NU berisiko terjebak hanya menjadi alat kepentingan elite demi keuntungan pribadi. Suatu ancaman nyata yang bisa membahayakan kelestarian Aswaja, keutuhan bangsa, serta memicu perpecahan di dalam internal Jam’iyah itu sendiri.
Melalui Musyawarah Taswirul Afkar ini, pesan yang dikirimkan ke Muktamar NU ke-35 sangat jelas: NU harus kembali pulang ke akar rumput dan melepaskan diri dari ketergantungan yang berlebih pada kekuasaan.
