Program Democratic Resilience

Diskusi publik ini dilatarbelakangi oleh dinamika revisi Undang-Undang (UU) Pemilu—perubahan atas UU No. 7/2017—yang kembali masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026, namun kekhawatiran publik semakin menguat terhadap minimnya transparansi dan partisipasi dalam proses pembahasannya. Revisi yang seyogyanya menjadi momentum memperbaiki kualitas demokrasi, justru berpotensi berlangsung elitis dan tertutup, sehingga menjauh dari aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

“Kami ingin memastikan bahwa demokrasi Indonesia dibangun dari suara warga, bukan hanya keputusan elit politik. Revisi UU Pemilu harus menjadi momentum memperkuat sistem politik yang adil, transparan, dan inklusif,” Sri Hidayati Yogyakarta, 18 Oktober 2025 — Ratusan warga, akademisi, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil memadati Hotel Ros In Yogyakarta dalam Dialog Publik “Suara Warga: Menata Ulang Regulasi Pemilu yang

Yogyakarta – Jaringan masyarakat sipil Yogyakarta bersama Yayasan LKiS melakukan penyerahan catatan aspirasi warga Kota Yogyakarta di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Catatan aspirasi ini menghimpun sebanyak 1.527 masukan dari warga, baik individu maupun kelompok. Aspirasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam penyusunan materi debat calon kepala daerah Jakarta nantinya.