Kulon Progo, 24 Februari 2025 – Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas masyarakat sipil. Acara ini bertempat di Ruang Glagah, Kompleks Pemda Kulon Progo, dengan dihadiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD) serta komunitas yang berfokus pada isu-isu strategis, seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi, serta perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.
Dalam diskusi ini, Tri Noviana selaku Program Manager Yayasan LKiS menegaskan pentingnya memastikan partisipasi suara komunitas rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Harapan kami, suara komunitas rentan dapat benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD demi mewujudkan inklusivitas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, kepada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Restu Dewandaru menyampaikan bahwa RPJMD yang ada saat ini masih bersifat teknokratik. “Diperlukan kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai pihak agar dokumen perencanaan ini dapat lebih menyeluruh dan selaras dengan visi-misi Bupati terpilih,” katanya. “Pesan dari Wakil Bupati terpilih juga mengingatkan pentingnya bekerja dengan cerdas, keras, dan ikhlas dalam merangkul komunitas untuk kemajuan Kabupaten Kulon Progo,” tambahnya.
Rangkaian acara diawali dengan pemaparan catatan aspirasi dari berbagai komunitas, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai proses perencanaan pembangunan di Kulon Progo. Dalam sesi diskusi kelompok, peserta mendalami isu-isu strategis yang meliputi:
- Lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Kesehatan masyarakat
- Pendidikan
- Perlindungan, pemenuhan aksesibilitas, dan pemberdayaan bagi kelompok rentan
- Ekonomi
Hasil diskusi ini kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan.
FGD ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya keterlibatan langsung dari berbagai pihak, diharapkan kebijakan yang disusun dapat lebih responsif dan berkelanjutan.
