Program Democratic Resilience (DemRes) merupakan program penguatan demokrasi yang dijalankan oleh Yayasan LKiS sejak tahun 2021 di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Program ini hadir sebagai respons terhadap situasi demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran, ditandai dengan menguatnya politik identitas, menyempitnya ruang sipil, maraknya mis/disinformasi, lemahnya partisipasi kelompok rentan, hingga meningkatnya intimidasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
Sejak awal, DemRes dirancang untuk memperkuat ketahanan demokrasi lokal melalui pendekatan berbasis warga, kolaborasi lintas isu, serta penguatan kapasitas kelompok rentan seperti anak muda, perempuan, penyandang disabilitas, penghayat kepercayaan, transgender, dan komunitas minoritas lainnya. Program ini mendorong agar kelompok-kelompok tersebut tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor aktif yang mampu memengaruhi kebijakan publik, membangun narasi demokrasi yang inklusif, serta mengawal ruang sipil dan proses politik secara partisipatif.
Dalam pelaksanaannya, Yayasan LKiS membangun kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga penyelenggara pemilu, pengawas demokrasi, dan pemerintah daerah, seperti KPU Kabupaten Kulon Progo, KPU Kota Yogyakarta, KPU DIY, Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Bawaslu Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, serta Pemerintah setempat. Kerja sama ini dilakukan melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, forum dialog warga, penguatan Musrenbang inklusif, penyusunan materi demokrasi inklusif, penguatan pemilih disabilitas, hingga kampanye melawan hoaks dan politik identitas. Kolaborasi dengan Bappeda Kota Yogyakarta menjadi langkah penting dalam mendorong aspirasi warga agar masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penguatan Musrenbang Afirmasi GEDSI dan integrasi aspirasi kelompok rentan ke dalam RKPD Kota Yogyakarta.
Pada fase awal 2021–2023, program fokus pada pembangunan fondasi gerakan demokrasi berbasis komunitas. Yayasan LKiS membangun berbagai koalisi masyarakat sipil, memperkuat kapasitas advokasi dan literasi digital, mengembangkan jurnalisme warga, serta membentuk jaringan anak muda demokrasi. Program ini berhasil melibatkan lebih dari 650 kader dari berbagai kelompok sosial, membentuk sembilan koalisi lintas isu, dan melahirkan puluhan jurnalis warga yang aktif mengkampanyekan demokrasi inklusif serta melawan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Memasuki fase 2023–2025, DemRes berkembang menjadi gerakan demokrasi yang lebih terstruktur dan strategis. Program mulai memperkuat konsolidasi lintas isu, membangun ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah, serta menghubungkan aspirasi warga dengan proses kebijakan formal seperti Musrenbang dan penyusunan RKPD. Berbagai forum seperti Mimbar Warga, Debat Tandingan, Forum Pemimpin Mendengar, Jagongan Warga, dan Musrenbang Afirmasi GEDSI menjadi ruang penting bagi kelompok rentan untuk menyampaikan pengalaman dan tuntutan mereka secara langsung kepada pengambil kebijakan.
Salah satu capaian penting program adalah keberhasilan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada warga. Di Kota Yogyakarta, aspirasi buruh gendong yang disampaikan melalui forum warga berhasil melahirkan kebijakan akses toilet gratis di pasar rakyat. Program juga berhasil mendorong transformasi Musrenbang Afirmasi menjadi Musrenbang Afirmasi GEDSI yang terhubung dengan SIPD, sehingga aspirasi kelompok rentan dapat tercatat dan dipantau secara lebih sistematis.
Selain advokasi kebijakan, DemRes juga berperan besar dalam membangun ketahanan informasi masyarakat. Melalui koalisi media dan komunitas anak muda, program mengembangkan sistem respons cepat terhadap hoaks dan disinformasi, terutama selama momentum Pemilu dan Pilkada. Anak muda, komunitas kampus, jurnalis warga, dan admin media sosial dilatih untuk memproduksi konten kreatif, melakukan verifikasi informasi, serta membangun narasi demokrasi yang kritis dan inklusif. Hal ini membuat masyarakat sipil di Yogyakarta lebih siap menghadapi manipulasi informasi dan politik identitas.
Pada periode 2026, program DemRes memasuki fase penguatan demokrasi partisipatif warga di DIY. Fokus program berkembang pada pengawalan Musrenbang dan RKPD, penguatan ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah, serta regenerasi gerakan demokrasi melalui keterlibatan generasi muda. Berbagai kegiatan seperti konsolidasi masyarakat sipil, forum multi stakeholder, pelatihan Musrenbang anak muda, hingga kampanye digital kolaboratif dilakukan untuk memastikan masyarakat semakin mampu mengartikulasikan kebutuhan dan mengawal kebijakan pembangunan secara substantif.
Secara keseluruhan, Program DemRes 2021–2026 berhasil membangun ekosistem demokrasi lokal yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis warga. Program tidak hanya memperkuat kapasitas individu dan komunitas, tetapi juga berhasil menciptakan ruang dialog baru antara masyarakat sipil, pemerintah, media, akademisi, dan penyelenggara pemilu. Melalui pendekatan lintas isu, penguatan narasi publik, serta pengorganisasian komunitas, DemRes menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika warga memiliki ruang aman untuk bersuara, berpartisipasi, dan memengaruhi arah pembangunan daerah secara bermakna.