Yogyakarta, 12 Juli 2024 – Yayasan LKiS mengadakan Pertemuan jaringan komunitas dan CSO bertajuk “Diskusi Narasi Kebutuhan Warga Yogyakarta” yang diadakan di Resilient Cafe & Eatery. Pertemuan ini menjadi ajang bagi berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan kebutuhan dan persoalan warga menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Pemilukada merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politik dan menentukan pemimpin yang akan mengarahkan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Diskusi ini menekankan pentingnya kampanye berbasis dialog interaktif yang melibatkan warga secara langsung, menggantikan pendekatan tradisional yang sering kali hanya berfokus pada pemasangan spanduk dan perang gimmick.
Para peserta diskusi menyuarakan bahwa pembangunan daerah harus didasarkan pada isu-isu strategis yang benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, bukan kepentingan elit semata. Mereka menyoroti kasus korupsi yang melibatkan mantan wali kota Yogyakarta sebagai contoh nyata dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi aktif warga dalam proses politik, mulai dari menyuarakan kebutuhan hingga mengawal pelaksanaan kebijakan, menjadi sangat krusial.
Yayasan LKIS bersama Koalisi Lintas Isu (KLI) berinisiatif menyediakan ruang bagi komunitas untuk berdialog dan menyusun rumusan kebutuhan warga Yogyakarta. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat komunitas dan CSO dalam mengawal Pemilukada 2024 agar inklusif dan berbasis kebutuhan warga. Beberapa isu yang diangkat dalam diskusi antara lain politik uang di Sleman dan Bantul, perlindungan pekerja rumah tangga di Yogyakarta, serta masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pertambangan.
Berbagai komunitas seperti SPRT, Puanhayati, Fatayat, Lab Demokrasi, dan lainnya, memaparkan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari politik uang, korupsi, ketidakadilan ekonomi, hingga isu pendidikan dan perlindungan pekerja. Mereka juga mengusulkan berbagai tindakan seperti pembentukan Dewan Sampah Jogja Tingkat DIY, pembatasan investor, dan peningkatan fasilitas pejalan kaki.
Rumusan kebutuhan warga Yogyakarta yang disusun mencakup berbagai aspek, antara lain ketimpangan ekonomi, korupsi terstruktur, mahalnya biaya pendidikan, serta kebutuhan akan program pengaman ekonomi dan perlindungan pekerja informal. Para peserta juga menekankan pentingnya sinergi antar dinas dalam pengelolaan sampah dan perbaikan fasilitas publik.
Pertemuan ini menghasilkan berbagai rencana aksi untuk merespons kebutuhan warga, seperti membuat publikasi DIM, mempertemukan calon kandidat dengan warga secara langsung, dan meningkatkan kesadaran politik warga. Melalui diskusi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan Pemilukada 2024 dapat berjalan lebih inklusif dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan warga Yogyakarta.
