Oleh: Iman Amirullah*

Politik identitas telah menjadi masalah yang tengah ramai untuk didiskusikan saat ini. Fenomena ini muncul ketika identitas kelompok, seperti suku, ras, agama, dan atribut identitas lainnya dieksploitasi sebagai alat untuk menggalang dukungan politik. Politik identitas dapat memecah-belah masyarakat dan melemahkan keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik sebagai instrumen utama dalam sistem demokrasi berperan sangat penting dalam mencegah semakin tak terkendalinya politik identitas dan dapat memastikan keberagaman dan keharmonisan dalam sebuah negara.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa diperlukan adanya keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik akan dapat secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Pendidikan politik memegang peranan penting dalam mencegah politik identitas. Dengan meningkatkan literasi politik masyarakat, pendidikan politik dapat membantu mengubah fokus dari identitas kelompok menuju isu-isu substansial yang dihadapi oleh masyarakat. Pendidikan politik yang baik akan melatih warga negara untuk berpikir kritis, menilai kebijakan berdasarkan bukti dan dampaknya bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu (Gunanto, 2023).

Selain pendidikan politik, masalah penegakan hukum yang transparan dan adil juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan politik identitas seringkali muncul dikarenakan adanya kecemburuan akibat adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat mencegah munculnya sentimen politik identitas. Kebebasan berbicara dan pers juga berperan dalam memberikan informasi yang obyektif dan merangsang diskusi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat membentuk pandangan yang rasional dan tidak terpolarisasi oleh identitas kelompok (Muhammad, 2018).

Meskipun begitu, media sosial bukannya tanpa resiko. Saat ini, media sosial menjadi saluran yang kerap kali digunakan oleh “buzzer” maupun kelompok-kelompok kepentingan untuk melakukan provokasi dan penyebaran berita bohong. Hal ini diperparah pula misalnya dengan temuan bahwa nyaris 60% penduduk Indonesia masih kesulitan dalam membedakan berita bohong dan proses pengecekan fakta (Kemp, 2022). Maka, proses pendidikan politik juga perlu diikuti dengan proses edukasi digital, sehingga dapat mencegah provokasi dan penyebaran berita bohong secara tidak terkendali.

Dan yang terakhir, partisipasi politik yang inklusif adalah kunci untuk mencegah politik identitas. Pemerintah dan lembaga politik harus menciptakan lingkungan yang memfasilitasi partisipasi semua kelompok masyarakat, tanpa memandang identitas mereka. Keterlibatan aktif dari berbagai kelompok dalam proses politik dapat mengurangi ketidakpuasan dan meminimalkan kemungkinan munculnya politik identitas. Kepemimpinan yang bersifat inklusif dapat menjadi pilar utama dalam mencegah politik identitas. Pemimpin yang mampu menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat dan mempromosikan kesetaraan akan memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan. Mereka dapat mengubah narasi politik dari pertarungan identitas menjadi perjuangan bersama untuk kesejahteraan bersama.

Dalam menghadapi tantangan politik identitas, peran partai politik sangat penting. Melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang adil, kebebasan media, partisipasi politik inklusif, dan kepemimpinan yang bersifat inklusif, masyarakat dapat mencegah politik identitas dan membangun fondasi demokrasi yang kokoh. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

_________________________________________________________________________________________

(*) Iman Amirullah adalah Managing Editor Suara Kebebasan dan National Coordinator untuk Students For Liberty Indonesia 2024/2025. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan fokus studi internasionalisasi gerakan sosial.