Yogyakarta, 28 Agustus 2024 – Koalisi Lintas Isu (KLI) bekerja sama dengan Yayasan LKiS menyelenggarakan sebuah kegiatan diskusi strategis bertajuk Bincang Rencana Agenda Berbasis Aspirasi Warga yang berlangsung di Hotel Museum Batik, Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai elemen masyarakat, komunitas, organisasi, dan pemerintah dalam upaya mendengarkan dan menyalurkan aspirasi warga terkait perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Elanto Wijoyono, seorang fasilitator dari Combine Resource Institution (CRI), membuka diskusi dengan menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan menengah yang berbasis pada aspirasi warga. Menurut Elanto, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang dalam proses penyusunan di tingkat provinsi dan kota harus diuji dan dievaluasi dengan seksama. “Proses teknokratis dalam penyusunan RPJMD telah memiliki alur yang jelas, namun perlu diuji lebih lanjut melalui diskusi dan evaluasi bersama, agar dapat memastikan bahwa perencanaan ini benar-benar responsif terhadap kebutuhan warga. Segala konsekuensi yang dihadapi pada tahun 2024 ini harus dilihat sebagai hasil dari perencanaan lima tahun sebelumnya, dan dengan demikian kita perlu memastikan bahwa di tahun-tahun mendatang, masalah yang tidak terduga tidak lagi muncul,” ujar Elanto.

Selanjutnya, Koalisi Lintas Isu yang diwakili oleh Vitrin Haryanti dan Matius menyampaikan berbagai aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat, terutama terkait masalah pengelolaan sampah di Yogyakarta. Mereka menyoroti bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini masih kurang efektif, meskipun potensi sampah sebagai sumber ekonomi sangat besar. “Sampah seringkali dipandang sebagai masalah, padahal jika dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi solusi ekonomi yang signifikan. Sayangnya, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah membuat potensi ini belum termanfaatkan secara optimal,” kata Vitrin. Mereka juga mencatat bahwa tidak semua sampah dapat ditampung oleh bank sampah yang ada, sehingga diperlukan sistem yang lebih terintegrasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Himawan, dari Sekolah Politisi Muda, menambahkan perspektif kritis mengenai peran penting anak muda dalam politik dan pengambilan kebijakan. Ia menyoroti bahwa pendidikan politik bagi generasi muda harus ditekankan agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat. “Kita harus mendorong lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam politik, bukan hanya sebagai peserta pasif, tetapi sebagai pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata. Pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif adalah kunci untuk mencetak generasi politisi yang berkomitmen pada demokrasi dan keadilan sosial,” ungkap Himawan. Ia juga menekankan pentingnya Sekolah Politisi Muda sebagai wadah untuk mengembangkan talenta politik yang memiliki visi progresif.

Sih Utami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat peduli sampah. “Upaya pemberdayaan yang kami lakukan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Ini merupakan bagian dari strategi kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujar Utami.

Selain masalah sampah, diskusi juga menyoroti isu-isu penting lainnya. Dikky Saleh dari Dinas Sosial DIY menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan bagi kelompok rentan, seperti gelandangan dan pengemis, yang sering kali menjadi sasaran razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kami memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penanganan pengemis dan gelandangan. Melalui Dinas Sosial, kami terus berupaya memberikan pemberdayaan dan perlindungan bagi mereka, agar mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak lagi berada di jalanan,” jelas Dikky.

Ridho BW, seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyuarakan keprihatinannya terhadap masalah stunting yang masih menjadi tantangan serius di Yogyakarta. Menurutnya, stunting merupakan masalah kesehatan yang harus segera diatasi karena berdampak pada masa depan generasi muda. “Stunting adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Kita perlu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik,” tegas Ridho.

Bambang Purnomo, anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) DIY, menambahkan bahwa perbedaan pendapat di antara masyarakat harus diakomodasi dalam layanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan. “Tidak adanya layanan pendidikan yang memadai bagi penghayat kepercayaan menunjukkan masih adanya diskriminasi yang harus kita perangi bersama. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara,” kata Bambang dengan tegas.

Acara ini juga membahas berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat diintegrasikan dalam kebijakan daerah, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang. Koalisi Lintas Isu berharap agar aspirasi yang telah disampaikan oleh warga dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Salah satu tujuan utama dari acara ini adalah untuk memastikan bahwa suara warga, terutama dari kelompok minoritas dan marginal, tidak diabaikan dalam proses perencanaan Pembangunan.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi penyusunan rekomendasi, di mana semua peserta terlibat aktif dalam merumuskan usulan-usulan strategis yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan para calon pemimpin yang akan bertarung dalam Pilkada mendatang. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah, pendidikan, hingga layanan publik, dengan fokus utama pada inklusivitas dan keberlanjutan.