Pertemuan Jaringan CSO di DIY: Mendorong Inklusi dan Akomodasi Layak bagi Disabilitas

with Tidak ada komentar

Yogyakarta, 3 Juli 2024 – Pusat Rehabilitasi YAKKUM menggelar diskusi terbatas yang dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) di DIY. Pertemuan ini diikuti oleh banyak lembaga seperti Yayasan LKiS, YAKKUM, Fopperham, Mitra Wacana, SIGAB, LBH Yogyakarta, AJI Yogyakarta, Institut DIAN Interfidei, dan Yayasan Satunama. Rita dari YAKKUM mengawali diskusi dengan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan inklusi, terutama terkait kuota minimal yang sering kali hanya dipenuhi secara formalitas oleh perusahaan. Selain itu, diskusi ini juga membahas penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Rita menggarisbawahi bahwa perusahaan seringkali hanya memenuhi kuota minimal disabilitas tanpa memberikan akomodasi yang memadai. “Tarik ulur ini menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih serius dalam menyediakan lingkungan kerja yang inklusif dan akomodatif,” tegasnya.

Teman-teman disabilitas yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan yang menyediakan akomodasi layak. “Sejauh mana unit layanan disabilitas memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa penyedia kerja menyediakan akomodasi yang layak?” tanya Kuni. Kuni dari SIGAB menambahkan bahwa meskipun perusahaan bisa menyediakan akomodasi, mereka seringkali bingung tentang apa yang diperlukan dan bagaimana melaksanakannya. “Masih banyak yang bingung harus seperti apa, sehingga perlu adanya pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi mengenai fungsi optimal dari unit layanan disabilitas,” ujarnya.

Ami dari YAKKUM menyoroti kebutuhan akan ruang tenang bagi disabilitas psikososial, yang sering kali diabaikan dalam perencanaan akomodasi. “Apakah ada ruang tenang yang disediakan untuk mereka?” tanyanya, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas dalam penyediaan akomodasi.

Moderator pertemuan ini juga mencatat bahwa meskipun negara sudah memiliki kebijakan inklusi, praktiknya masih belum serius. “Kacamata kotak-kotak membuat sulit melihat keberagaman yang ada,” katanya, mengacu pada perlunya perspektif yang lebih inklusif dalam penerapan kebijakan. Diskusi juga menyinggung tentang regulasi yang sudah ada, seperti Perda Disabilitas, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Selain itu, isu-isu seperti Raperda tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pentingnya mendorong Ruang Kerja Inklusi dalam RPJMD dan Pilkada, juga dibahas.

Dalam penutupannya, pertemuan ini menekankan pentingnya mendekati calon pemimpin daerah untuk menyampaikan isu ketenagakerjaan dan penyusunan RADPD (Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas) sebagai rujukan untuk RPJMD. Semua organisasi yang hadir sepakat untuk terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa kebijakan inklusi diterapkan secara nyata dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

Diskusi ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperjuangkan inklusi yang lebih baik dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di DIY. Dengan komitmen bersama, diharapkan perubahan nyata dapat tercapai, menjadikan DIY sebagai contoh wilayah yang inklusif dan ramah disabilitas.

Leave a Reply