Yogyakarta, 2 Juni 2024, Koalisi Lintas Isu menggelar diskusi di Pendopo Yayasan LKiS, Yogyakarta, dengan tujuan menampung aspirasi warga dalam rangka mengawal Pilkada 2024. Diskusi yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini berfokus pada berbagai isu krusial yang dihadapi masyarakat, serta pentingnya pengawasan partisipatif untuk memperkuat kualitas demokrasi di DIY.
Isu pendidikan politik dan demokrasi menjadi salah satu topik utama dalam diskusi ini. Peserta menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pemilih pemula, mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam Pilkada. Mereka juga menyoroti perlunya regulasi yang mendukung pendidikan politik di kalangan muda agar mereka lebih terlibat aktif dalam proses demokrasi.
Selain itu, isu lingkungan dan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian. Peserta diskusi mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat kebijakan yang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka juga membahas langkah-langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di DIY.
Orang muda juga menjadi fokus dalam diskusi ini. Peserta menyoroti pentingnya memberikan partisipasi bermakna kepada kelompok muda melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan mereka. Mereka juga membahas pengembangan ekonomi kreatif bagi kelompok minoritas sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hak kelompok minoritas juga tidak luput dari perhatian. Peserta diskusi memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas melalui kebijakan inklusif yang memastikan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Mereka bersepakat bahwa inklusivitas adalah kunci untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Dalam hal pengawasan partisipatif, diskusi ini menyoroti fenomena apatisme yang terjadi sepanjang 2019-2024, di mana sebagian masyarakat menganggap Pilkada tidak berpengaruh dan hanya melanggengkan patriarki yang merendahkan perempuan. Untuk mengatasi hal ini, peserta diskusi menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. Mereka juga membahas cara mengatasi praktek politik uang dengan menyediakan ruang aduan pelaporan pelanggaran pemilukada, serta pentingnya membuat ruang aduan khusus untuk menangani konten hoaks yang dapat merusak integritas informasi.
Upaya mendorong kebijakan proaktif juga menjadi bagian dari diskusi ini. Koalisi Lintas Isu menyoroti perlunya program-program yang efektif untuk menangani isu stunting demi generasi yang lebih sehat dan cerdas. Mereka juga membahas pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan mendukung produksi lokal, serta pentingnya menerbitkan peraturan penambangan yang ramah lingkungan dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal di wilayah Gunungkidul.
Matius, Ketua Koalisi Lintas Isu, menyatakan, “Diskusi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan suara warga didengar dan diakomodasi dalam setiap tahapan Pilkada 2024. Kami berkomitmen untuk mengajukan semua aspirasi ini kepada KPU agar dapat digunakan sebagai bahan penyusunan materi debat Pilkada.” Vitrin Haryanti juga menambahkan, “Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi kita. Dengan mengakomodasi aspirasi warga, kita dapat memastikan Pilkada berjalan dengan jujur, adil dan inklusif”
Hasil dari diskusi ini, termasuk semua aspirasi warga, akan ditampung dan diajukan ke KPU sebagai bahan penyusunan materi debat Pilkada 2024. Dengan demikian, aspirasi warga dapat diangkat dan dibahas secara lebih luas dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat,seperti aktivis, serta perwakilan dari kelompok muda. Mereka semua bersepakat bahwa pengawasan partisipatif adalah kunci untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur,adil dan inklusif, serta untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
Leave a Reply