Diskusi dan Launching Policy Brief Penanganan Sampah di DIY: Jogja (Masih) Darurat Sampah!

with Tidak ada komentar

Senin, 3 Juni 2024, diadakan acara Diskusi dan Launching Policy Brief Penanganan Sampah di DIY dengan tema “Jogja (Masih) Darurat Sampah.” Acara ini menghadirkan dua narasumber utama: Zaenal Muttaqin, S.H., dan Nur Maulida dari Solidaritas Perempuan Kinasih yang diselenggarakan di Pendopo Yayasan LKiS. Diskusi ini menyoroti permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menawarkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan regulasi penanganan sampah berbasis gender.

Pengelolaan Sampah di DIY Belum Sesuai

Zaenal Muttaqin, yang akrab disapa Pak Takim, menyoroti sejumlah masalah mendasar dalam pengelolaan sampah di DIY. Menurutnya, pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan harapan. Masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan merasa ketakutan karena tidak adanya kompensasi atas kerugian kesehatan maupun lingkungan yang mereka alami. Pak Takim juga mengkritik anekdot “Sampahmu Tanggung Jawabmu” yang sering dilontarkan, karena seolah-olah masyarakat selalu disalahkan atas kewajiban mengurangi sampah.

Ia menekankan pentingnya peran depo dalam pengelolaan sampah, bukan hanya sebagai tempat pemindahan tetapi juga harus ada sisi pengurangan sampah. “Depo adalah tempat yang legal, tetapi masyarakat minimal harus bisa memilah antara sampah basah dan kering,” ujarnya. Rekomendasi dari Pak Takim adalah perlunya pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam rekomendasinya, Pak Takim menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan fasilitas dan edukasi yang memadai, sementara masyarakat harus lebih aktif dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah.

Perspektif Gender dalam Penanganan Sampah

Narasumber kedua, Nur Maulida, membawa perspektif baru mengenai penanganan dan pengelolaan sampah dari sudut pandang gender. Ia menjelaskan bahwa dampak sampah tidak netral gender. Beban biologis dan konstruksi sosial menyebabkan krisis lingkungan berdampak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam policy brief yang diluncurkan, disebutkan bahwa krisis lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Nur Maulida menekankan pentingnya kebijakan yang berperspektif gender dalam penanganan sampah. Rekomendasi kebijakan yang disampaikannya meliputi adanya data terpilah gender, anggaran yang responsif gender, serta peran aktif masyarakat baik laki-laki, perempuan, dan gender lainnya dalam mengelola sampah. “Peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah sangat penting agar tidak meningkatkan beban perempuan di wilayah domestik,” tuturnya.

Ia juga merekomendasikan agar masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun gender lainnya, harus terlibat aktif dalam mengelola sampah. “Peran aktif semua pihak sangat penting agar beban pengelolaan sampah tidak hanya jatuh pada perempuan di wilayah domestic. Dalam policy brief, disebutkan bahwa krisis lingkungan memiliki dampak khusus terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki data yang terpilah berdasarkan gender dan anggaran yang responsif gender,” jelas Nur Maulida.

Sesi Tanya Jawab

Sesi tanya jawab berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta. Salah satu pertanyaan menarik datang dari seorang peserta yang bertanya tentang langkah konkret yang bisa diambil masyarakat untuk membantu mengurangi sampah di DIY. Pak Takim menjawab, “Masyarakat bisa mulai dari hal sederhana seperti memilah sampah di rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung program daur ulang di lingkungan sekitar.”

Pertanyaan lain dari peserta mengenai dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah dijawab oleh Nur Maulida. “Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai, seperti tempat pemilahan sampah yang jelas dan edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya pengelolaan sampah berperspekif gender. Tanpa dukungan ini, upaya masyarakat tidak akan maksimal,” ujarnya.

Acara ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi darurat sampah di DIY. Semua pihak harus berperan aktif dan bekerja sama demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Dengan adanya diskusi dan launching policy brief ini, diharapkan kesadaran dan tindakan nyata dalam pengelolaan sampah di DIY dapat meningkat, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Leave a Reply