WATES (MERAPI) – Kulonprogo menyatakan diri sebagai kabupaten inklusi melalui penandatanganan pernyataan oleh Bupati Kulonprogo bersama pihak terkait di Gedung Kaca Kompleks Pemkab, Selasa (6/2). Penandatanganan pernyataan ini sekaligus menjadi sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kulonprogo.

Saat menyampaikan sambutannya pada Workshop Perumusan Menuju Kabupaten Kulonprogo yang Inklusi, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku bersyukur karena dari delapan rintisan desa inklusi di DIY, enam di antaranya ada di Kulonprogo, yakni Desa Sidorejo, Gulurejo, Wahyuharjo, Bumirejo, Ngentakrejo dan Jatirejo Kecamatan Lendah.
“Sedangkan dua lainnya ada di Sleman. Kami harap, para kepala desa bisa mengembangkan lebih lanjut rintisan desa inklusi yang ada sehingga jumlahnya bertambah,” katanya.

Sebagai payung hukum dalam mewujudkan kabupaten inklusi, regulasi yang diterapkan yakni Perda Kulonprogo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusi Nomor 57 Tahun 2012, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Komisi Perlindungan Penyandang Disabilitas (KPPD) serta Perumusan Surat Edaran Aksesibilitas Layanan Publik dan Difabel bisa menjadi pejabat publik.

Hasto menegaskan, pembangunan inklusi merupakan sarana untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Ini selaras dengan tema pembangunan Kulonprogo yakni mewujudkan pertumbuhan daerah melalui pembangunan seutuhnya sekaligus pemerataan pembangunan, terwujudnya pertumbuhan dan kemuliaan martabat manusia.

Direktur LKIS Hairus Salim menambahkan, Pemkab Kulonprogo membuka diri untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan berkeadilan. “Ikut mendorong difabel karena satu orang pun berhak mendapatkan fasilitas negara. Dalam hal ini, inklusi tidak hanya disabilitas tapi juga kaum minoritas lain,” katanya. (Unt)