Obrolan Reboan “Negara dan Toleransi Antar Umat Beragama; Potret Situasi Kota Bogor dan Yogyakarta

Peran pemerintah daerah semakin signifikan dalam upaya pemenuhan Hak kebebasan beragama dan berkepercayaan Indonesia. Terutama pasca terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Terlepas dari banyaknya kecaman terhadap Peraturan Bersama menteri di atas terutama dalam hal pendirian rumah ibadat. Hal yang mesti dicatat adalah bahwa peraturan tersebut memberi kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama.
Otoritas yang demikian luas tersebut tak jarang justru dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi-politik oleh kepala daerah dengan menutup mata dari berbagai jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia seperti, Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Undang-undang No 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR). Pada akhirnya seringkali kelompok minoritas agama menjadi korban dan kehilangan hak beragama dan menjalankan ajarannya sebagai bagian dari hak dasar.

Di sisi lain, kontrol masyarakat sipil atas kerja-kerja pemerintah daerah juga semakin kuat, berbagai bentuk kontrol tersebut misalnya dilakukan melalui dialog dengan pemerintah daerah, melaporkan berbagai pelanggaran HAM, petisi dan hingga pendidikan toleransi kepada masyarakat dan lain sebagainya.
Diskusi Raboan kali ini bertema “Negara dan Toleransi Antar Umat Beragama”. Tema diskusi ini diadaptasi dari hasil penelitian Dr. Hasan Sazali di dua kota yakni Kota Yogyakarta dan Kota Bogor. Penelitian tersebut menggunakan analisis sistem dan aktor sebagai suatu pendekatan dalam membangun logika berpikir untuk melihat situasi di kedua kota tersebut.

Secara singkat, pertanyaan kunci dari penelitian ini adalah; 1. Bagaimana sistem yang dibangun oleh pemerintah bekerja dalam upaya penguatan toleransi antar umat beragama; 2. Bagaimana relasi dan kompetensi aktor di dalamnya; 3. Bagimana Peran Masyarakat sipil?; 4. Bagaimana kultur masyarakat Yogyakarta dan Bogor dalam konteks toleransi antar umat beragama?

Dr. Hasan Sazali dengan hasil penelitiannya akan menjadi pemantik Obrolan Reboan kita kali ini. Obrolan kita tentu saja tidak semata-mata mengurai situasi Yogyakarta dan Bogor, akan tetapi secara umum adalah situasi toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia.

Seperti biasa, Obrolan Reboan ini gratis dan terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin hadir. Obrolan ini akan dilaksanakan pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016 pukul 19.00 hingga selesai di Pendopo Hijau Yayasan LKiS, Jalan Pura 203 Sorowajan Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *